Sarana Prasarana Fasilitas Satpas Pembuatan SIM A, B, C Dan D

Info sarana Dan Fasilitas Satpas Pembuatan SIM A, B, C dan D - Satpas tempat pembuatan SIM dilengkapi dengan fasilitas dan sarana sehingga SIM dapat di cetak dan produkdi di Polres Satpas, mulai dari pelayanan adamistrasi, sarana prasarana Ujian teori, sarana dan prasarana ujian praktik. Yang tentunya dilakukan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun jika tidak memenuhi sayarat maka dapat di buat pada pihak ke tiga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas itu dapat di lihat pada Perkap N0. 9 Tahun 2012 pasal 18,19 dan 20:

Pasal 18 Pelayanan Administrasi

(1) Sarana pelayanan administrasi Satpas sekurang-kurangnya meliputi:

a. komputer;
b. alat pengambil foto (foto capture) dan alat pengambil tanda tangan (signature capture);
c. alat sidik jari (finger print capture);
d. alat cetak (ID printer); dan
e. latar belakang (background) foto.

(2) Prasarana pelayanan administrasi Satpas sekurang-kurangnya meliputi:

a. ruang pelayanan yang terdiri atas:

ruang identifikasi dan verifikasi, serta pendaftaran;
ruang pencerahan;
ruang penerbitan dan pengambilan;
ruang server dalam jaringan;
ruang arsip dan materiil;
ruang tunggu;
ruang pelayanan informasi (customer service); dan
ruang pembayaran administrasi.

b. papan informasi mekanisme pengajuan SIM dan tempat proses
pelayanan SIM.

Pasal 19 Sarana dan Prasarana Ujian Teori

(1) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori sekurang-kurangnya
meliputi:

a. meja dan kursi peserta ujian, serta meja dan kursi pengawas/operator;
b. nomor peserta ujian;
c. buku register;
d. perangkat komputer untuk ujian (AVIS);
e. proyektor dan layar;
f. headset;
g. server data;
h. printer hasil ujian; dan
i. perangkat ujian lain.

(2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori meliputi:

a. ruang Ujian Teori;
b. ruang tunggu Ujian Teori; dan/atau
c. tenda portabel untuk pelayanan unit SIM komunitas.

Pasal 20 Sarana dan Prasarana Ujian Praktik

(1) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:

a. Ranmor untuk ujian;
b. peralatan Simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan
dengan SIM A dan SIM D yang setara dengan SIM C;
c. helm;
d. nomor peserta ujian;
e. buku register;
f. komputer entri data;
g. komputer pengontrol hasil pelaksanaan Uji Praktik elektronik;
h. papan nilai digital;
i. pengeras suara;
j. peluit;
k. alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji;
l. kerucut lalu lintas (traffic cone) uji yang dilengkapi dengan peralatan sensor;
m. rambu lalu lintas dan marka jalan; dan
n. jembatan atau tanjakan portabel yang dilengkapi peralatan sensor.

(2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:

a. lapangan Ujian Praktik dengan ketentuan lebar dan panjang lapangan Ujian Praktik disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder (cylinder capacity) dan/atau dimensi Ranmor yang akan digunakan, serta materi ujian pada setiap golongan;
b. ruang tunggu Ujian Praktik; dan
c. perangkat Ujian Praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor dan sistem penilaian secara elektronik atau sistem penilaian secara manual.

(3) Selain sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Ujian Praktik dilengkapi dengan sistem daring yang terkoneksi dengan
server pada kelompok kerja:

a. identifikasi dan verifikasi;
b. pendaftaran;
c. pengujian; dan
d. penerbitan SIM.

Baca Juga: Apa Itu Samsat? Dimana Alamat SAMSAT pelayanan Pajak kendaraan Bermotor se-Jawa Barat?

Pasal 21

Penyediaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dilakukan, Satpas dapat menggunakan sarana dan prasarana dari pihak ketiga yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta biaya yang diperlukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.